Month: April 2018

MP3EI: Proyek Kapitalisasi Sumber Daya Alam Di Indonesia

MP3EI merupakan rambu pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga peraturan di berbagai daerah harus mengacu darinya. Dengan kata lain, peraturan yang dinilai tidak searah dengan konsep MP3EI terancam dihapus atau digantikan.20 Mei 2011, Presiden telah menetapkan Perpres No. 32 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sayangnya, Perpres tersebut menunjukkan gerak pembangunan yang semakin Read More

Hak Nelayan Tradisional di Kawasan Taman Nasional Bunaken

Tulisan di bawah ini merupakan Tajuk Utama dalam Buletin Asosiasi Nelayan Tradisional (Antra) Sulawesi Utara edisi Desember 2013. Kami, setelah meninjau kondisi lapangan dan melakukan wawancara, mencoba menyodorkan analisis yang cukup sederhana agar nelayan tradisional bisa mengenal hak-hak mereka di kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken (TNB). Setidaknya, analisis dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa ada cerita Read More

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (disingkat: PWP3K) – UU No.27/2007 direvisi/disempurnakan menjadi UU No.1/2014

Kenapa UU No.27/2007 direvisi?Undang-Undang No 27 Tahun 2007 disahkan oleh DPR RI pada 26 Juni 2007. Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). HP3 menjadi alat bagi pemodal pribumi dan asing yang selama ini mengincar perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikuasai. Oleh karena itu dikecam dan ditolak nelayan..