Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara

Profil

Sejarah mencatat bahwa di wilayah nusantara pernah berdiri dan dikuasai oleh Kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, Demak dan Samudera Pasai, yang berbasis maritim. Armada laut yang kuat untuk pertahanan dan perdagangan menjadi corak masing-masing kerajaan.

Di masa Kerajaan Mataram, perekonomian bergeser ke darat hingga jauh ke pedalaman. Pengetahuan dan teknologi kelautan yang diturunkan turun-temurun mulai tergerus di masa ini. Laut semakin ditinggalkan dan tidak lagi menjadi kekuatan penting untuk pembangunan ekonomi. Situasi ini menurun antar generasi hingga wilayah Nusantara dan kekuasaan-kekuasan Kerajaan melebur ke dalam Negara Republik Indonesia. Era Orde Baru makin mempertegas bahwa kekuatan darat lebih dipentingkan dari pada laut.

Di masa Orde Baru, organisasi nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dibentuk untuk melindungi hegemoni penguasa. Nelayan dikelompokkan dalam sektoral petani misalkan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Urusan Nelayan disubordinatkan dalam sektor pertanian, dan diurus oleh Departemen Pertanian. Kekhususan masalah nelayan dan politik eokologi kelautan dianggap terlalu “sepele” sehingga tidak perlu dibentuk satu departemen khusus.

Beragam persoalan mulai menghimpit nelayan. Bagian per bagian wilayah kelola nelayan terampas sehingga mereka kehilangan kekuasaan dan kedaulatan atas sumberdaya laut dan pesisir. Antar waktu kemampuan nelayan semakin menurun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, ketersediaan modal usaha terkendala karena administrasi perbankan yang sulit dipenuhi oleh nelayan saat mengakses kredit. Padahal tanpa itu semua nelayan akan terus terperangkap dalam kemiskinan.

Karena gelisah dan ingin bangkit dari situasi keterpurukan, nelayan di sejumlah daerah mulai mengorganisir diri dengan membentuk organisasi seperti Forum Komunikasi Nelayan Jakarta (FKNJ), INSAN (Kalimantan Selatan), Kompi (Jawa Barat). Di Sulawesi Utara lahir Solidaritas Nelayan Arakan (Rap-rap Minsel), Solidaritas Nelayan Tradisional (Sonetral di Nain), dan Solidaritas Perjuangan Masyarakat Makawidey (SPMM), dll.

Berbekal semangat persatuan dan persaudaraan serta kesamaan nasib, sejumlah organisasi nelayan seperti SNKB-Riau, KOMPI-Jabar, SINAR-Sulut, LPSDN-NTB, FPWK-Jatim, INSAN-Kalsel, SETAM-Jogjakarta, dan FPMTN-Lampung melakukan konsolidasi pada tanggal 4-5 Maret 2008 di Gedung YTKI Jakarta. Forum nelayan ini berhasil merumuskan sikap bersama sehubungan dengan persoalan nelayan Indonesia, dan menyepakati pentingnya membentuk sebuah organisasi nelayan – yang kemudian dideklarasikan di Manado pada tanggal 11 Mei 2009 dengan nama Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Konsolidasi nelayan berproses cepat di berbagai wilayah Sulawesi Utara mulai pertengahan tahun 2008 hingga awal 2009, difasilitasi beberapa pihak seperti Perkumpula Kelola, Walhi – Sulut (Yahya Laode dan tim), Ammalta, dan atas dukungan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) serta banyak pihak lain. Muara dari seluruh proses konsolidasi yaitu terlaksananya Kongres Nelayan Tradisional Sulut pada tanggal 31 Maret – 1 April 2009 di Daseng Lolaro Desa Tiwoho. Acara Kongres yang dihadiri oleh 74 nelayan perwakilan berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara menyepakati berdirinya Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara (ANTRA) – sebuah organisasi profesi yang bersifat federasi dengan visi “mewujudkan otonomi dan kedaulatan nelayan atas sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan”.

ANTRA memiliki empat tujuan mulia, yakni: 1) menyatukan persepsi / pandangan terkait permasalahan, hambatan, dan tindakan yang harus diambil sebagai langkah solusi atas permasalahan yang dihadapi nelayan, 2) memperjuangkan kedaulatan nelayan tradisional atas wilayah laut dan sumberdaya di dalamnya, 3) mempererat hubungan tali persaudaraan antar nelayan tradisional Sulut, 4) melakukan advokasi terhadap kepentingan nelayan tradisional Sulut terkait kebijakan, hak-hak hukum nelayan, dll.

ANTRA adalah organisasi dengan watak kemandirian (percaya pada diri sendiri), demokratis (menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban), patriotik (cinta tanah air dan bangsa), dan kerakyatan. Dan, organisasi ini memegang teguh prinsip-prinsip berikut: 1) berbasis nelayan tradisonal, 2) keadilan sosial, ekonomi, budaya dan hukum, 3) persatuan dan demokrasi, 4) solidaritas dan keterbukaan, 5) anti diskriminasi gender dan SARA, 6) kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup. Siapapun bisa menjadi anggota ANTRA baik dalam bentuk kelompok nelayan, organisasi nelayan atau gabungan organisasi nelayan, asalkan mau menerima dan menghormati segala aturan main organisasi. Menjadi anggota ANTRA harus memverifikasi diri.

Berumur hampir memasuki tiga tahun, ANTRA terus melengkapi dan mempersiapkan diri menjadi bagian penting dalam proses pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Sulut secara khusus dan Indonesia secara umum. Kehadiran ANTRA Sulut telah menginspirasi lahirnya Asosiasi Nelayan Tradisional Kab. Boalemo (ANTRA), Asosiasi Nelayan Tradisional Kab. Pohuwato (ANTP), dan Perhimpunan Nelayan Tradisional Kab. Parigi Moutong – Teluk Tomini (PRANATA).