Advokasi

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (disingkat: PWP3K) – UU No.27/2007 direvisi/disempurnakan menjadi UU No.1/2014

Kenapa UU No.27/2007 direvisi?Undang-Undang No 27 Tahun 2007 disahkan oleh DPR RI pada 26 Juni 2007. Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). HP3 menjadi alat bagi pemodal pribumi dan asing yang selama ini mengincar perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikuasai. Oleh karena itu dikecam dan ditolak nelayan..